MATERI PPKn Kelas 8 SEMESTER I

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

1.         Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua bentuk :

a.     Konstitusi Tertulis yaitu UUD

b.    Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi.

2.         Sejarah UUD yang pernah berlaku di Indonesia

a.     UUD 1945, periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

b.    Konstitusi RIS, periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

c.     UUD Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

d.    UUD 1945, periode 5 Juli 1959 – sekarang

Ø Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama)

Ø Periode 1965 – 1999 (orde baru)

Ø Periode 1999 – sekarang

3.         UUD 1945

a.     Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945

b.    Sistematika terdiri atas :

a.       Pembukaan, terdiri 4 alinea

b.      Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan)

c.       Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR Soepomo.

c.     Sifat UUD 1945 , yaitu :

a.       Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi dalam penyelenggaraan negara.

b.      Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga tidak ketinggalan zaman.

d.    UUD 1945 bersifat sementara, ditegaskan dalam  pasal 3  dan ayat 2 aturan tambahan UUD 1945.

e.     Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan.

f.     Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang diwujudkan oleh UUD 1945 dalam pasal-pasalnya

g.    Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang :

a.       Materi pengaturan sistem pemerintahan negara

b.      Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk

h.    Sistem Pemerintahan Indonesia :

a.       Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)

b.      Sistem konstitusional

c.       Kekuasaan negara yang tertinggi  ditangan MPR

d.      Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis

e.       Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f.       Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

g.      Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

i.      Lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, DPA.

j.      Penyimpangan terhadap UUD 1945

a.       Periode 1945 – 1949 :

Ø Berlaku demokrasi liberal

Ø Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 merubah sistem

     Presidential menjadi Parlementer.

b.      Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama) :

Ø Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Ø Presiden membubarkan  DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dngan  DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden

Ø Ketua MPR merangkat Menteri dibawah Presiden

c.       Period 1965 – 1999 (orde baru)

Ø Demokrasi yang bersifat semu

Ø Terjadi KKN dalam pemerintahan

k.    Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dengan pertimbangan negara dalam keadaan darurat, karena kegagalan konstituante menyusun UUD.

l.      Alasan perubahan UUD 1945

a.       Tuntutan reformasi

b.      Penafsiran UUD 1945 sesuai kepentingan politik

m.  Perubahan secara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah.

n.    UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas :

a.       Pembukaan

b.      Pasal-Pasal, terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan

o.    Perubahan UUD 1945 yaitu :

a.       Perubahan Pertama, ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, mencakup 9 pasal yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.

b.      Perubahan Kedua, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 , mencakup 4 bab dan 25 pasal yaitu pasal 18, 18A 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B,Bab IX A, 25E,  Bab X, 26 ayat 2 dan 3, 27 ayat 3, Bab XA 28A, 28B, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30,bab XV , 36A,36B, dan 36C.

c.       Perubahan Ketiga, ditetapkan tanggal 9 November 2001, mencakup 3 bab dan 22 pasal yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3; 3 ayat1, 3, dan 4; 6 ayat 1 dan 2; 6A ayat  1, 2,3, 5; 7A ; 7B; 7C; 8 ayat 1, 2; 11 ayat 2, 3; 17 ayat 4; Bab VIIA, 22C, 22D, BAB VIIB; 22E; 23 ayat 1,2,3; 23A, 23C; Bab VIIIA, 23E, 23F; 23G, 24A, 24B;24C.

d.      Perubahan Keempat, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002, mencakup 13 pasal yaitu pasal 2 ayat 1; 6A ayat 4; 8 ayat 3; 11 ayat 1; 16; 23B; 23D; 24 ayat 3; 31 ; 32 ; 33 ayat 4 , 5; 34; 37 ; aturan peralihan pasal I,II,III; aturan tambahan pasal I,II.

4.         Konstitusi RIS

a.     Disusun berdasarkan hasil persetujuan KMB

b.    Konstitusi RIS bersifat sementara, karena pasal 108 Konstitusi RIS menghendaki dibuatnya UUD oleh Konstituante

c.     Bentuk negara adalah serikat (federasi) dan bentuk pemerintahan republik

d.    Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal

e.     Menganut sistem kabinet Parlementer

f.     UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia

g.    Wilayah terbagi atas :

Ø negara bagian (RI, NIT, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumetera Timur, Sumetra Selatan)

Ø Satuan kenegaraan yang tegak sendiri (Jawa Tengah, bangka, Belitung, Riau, Kalbar, Banjar, Kaltim, KalTeng)

h.    Lembaga negara terdiri atas Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.

i.      Akibat berlaku Konstitusi RIS :

Ø Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonsia

Ø Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil

Ø Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil.

5.         UUD Sementara 1950

a.     Termuat dalam UU No 7 Tahun 1950

b.    Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik

c.     Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal

d.    Menganut sistem kabinet Parlementer

e.     UUD S 1950 bersifat sementara, karena mnghendaki dibuat UUD oleh Konstituante

f.     Lembaga negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri (Kabinet), DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.

g.    Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 :

§  Memilih anggota DPR, tanggal 29 September 1955

§  Memilih anggota Kontituante, tanggal 15 Desember 1955

h.    Akibat berlaku UUD Semnetara 1950 :

Ø Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil

Ø Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil.

PERATURAN AKADEMIK

Lampiran SK Kepala SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara

Nomor : ......./SK/SMP.IAA/VII/2014

 

PERATURAN AKADEMIK

SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.      Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara.

2.      Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.

3.      Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, bimbingan konseling (BK).

4.      Peserta didik SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara adalah anggota masyrakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara.

5.      Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.

6.      Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 40 – 50 % dari Kompetensi Dasar dalam satu semester.

7.      Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

8.      Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.

BAB II

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 2

1.      Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 85% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.

2.      Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau diluar kelas maupun teori atau praktik.

3.      Ketidak hadiran karena sakit (surat orang tua atau surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.

BAB III

KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3

Ulangan Harian

1.      Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2.      Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.

3.      Ulangan harian berupa test berbentuk soal uaraian dan atau tes lisan atau menyesuaikan kompetensi yang akan diukur.

4.      Hasil ulangan harian di informasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.

5.      Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 4

Ulangan Tengah Semester

1.      Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2.      Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah mencapai 40 – 50 % dari Kompetensi Dasar dalam satu semester. Cakupan Ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.

3.      Ulangan tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal Pilihan Ganda dan uraian.

4.      Hasil Ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.

5.      Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.

6.      Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.

7.      Kegitan remedial dilaksanakan sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 5

Ulangan Akhir Semester

1.      Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2.      Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang

merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.

3.      Hasil ulangan akhir semester di informasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.

4.      Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.

5.      Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.

Pasal 6

Ulangan Kenaikan Kelas

1.      Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2.      Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.

3.      Hasil ulangan kenaikan kelas di informasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelaah pelaksanaan.

4.      Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.

5.      Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.

Pasal 7

Penilaian Praktik

1.      Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.

2.      Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.

3.      Pelaksanaan penilaian praktik disesuaiakan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam pembelajaran RPP.

4.      Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penilaian Sikap

1.      Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran.

2.      Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.

3.      Pelaksanaan sikap dilakukan dengfan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.

4.      Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penilaian Kepribadian

1.      Penilaian kepribadian dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling.

2.      Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.

3.      Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ujian Sekolah

1.      Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tetentu.

2.      Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.

3.      Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ujian Nasional

1.      Ujian sekolah adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.

2.      Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN KENAIKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12

Ketentuan Kenaikan Kelas

1.      Kenaiakan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan

kelas di SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara diatur dengan persyaratan sebagai berikut :

2.      Dinyatakan naik kelas, bila :

1)        Memiliki kehadiran minimal 85% ;

2)       Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

3)       Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

4)      Memperoleh nilai minimal Baik (B) dalam kegiatan Ekstrakurikuler ;

5)      Memiliki kemampuan peserta didik dalam memabaca Al-Qur’an, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kelas 7 mampu membaca iqra 1 – 3 dengan baik dan benar ;

2. kelas 8 mampu membaca iqra 4 – 6 dengan baik dan benar.

3.      Dinyatakan tidak naik kelas, bila :

1)        Memiliki kehadiran di bawah 85%

2)        Tidak memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

3)      Tidak memperoleh nilai minimal Baik (B) dalam kegiatan Ekstrakurikuler ;

4)        Belum Mampu Membaca Libat pada tingkatan kemampuan yang diampuhnya ;

5)        Aspek kepribadian, kelakuan dan kerajinan pada dua semester di kelas yang diikuti tidak bernilai baik.

Pasal 13

Ketentuan Kelulusan

Kriteria kelulusan di SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 72 ayat (1). Peserta didik dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1.    Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

2.    Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

3.    lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

4.    lulus Ujian Nasional;

5.    Kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an (Juzz ’Amma) dengan baik dan benar ;

6.   Memperoleh nilai minimal Baik (B) dalam kegiatan Ekstrakurikuler ;

7.    Kehadiran di kelas mencapai minimal 85 %.

BAB V

HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 14

Laboratorium IPA

1.      Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium sesuai jadwal pelajarannya.

2.      Peserta didik melakukan praktikum dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.

3.      Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

4.      Setiap peserta menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 15

Laboratorium Komputer

1.      Setiap peserta didik berhak melakukan praktik computer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.

2.      Peserta didik melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.

3.      Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 16

Perpustakaan

1.      Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMP Islam Al-Amin Cikarang Utara.

2.      Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.      Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.

4.      Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran/piket.

BAB VI

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 17

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1.      Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.

2.      Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan guru.

3.      Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakn tugas atau lainnya.

Pasal 18

Konsultasi dengan Wali Kelas

1.      Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.

2.      Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan wali kelas.

3.      Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 19

Konsultasi dengan konselor

1.      Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.

2.      Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.

3.      Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas, di sekolah, maupun pergaulan siswa yang bersangkutan.

4.      Setiap Peserta didik behak mendapat layanan pembinaan presatasi dan konselor.

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 20

1.      Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik berhak mendapat pengahargaan.

2.      Penghargaan peserta didik beprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalm keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   : BEKASI

Tanggal            : .... Juli 2014

Kepala SMP Islam Al-Amin

SOFYAN, S.Ag.